TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas Pokok
Membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kota.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dal budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik Kota;
- Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
