Poldagri Dan Ormas

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :

  1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
  2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

Tugas Pokok:

merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang meliputi politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.


Fungsi :
a. perumusan rencana kerja dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang meliputi politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang meliputi politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang meliputi politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang meliputi politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Subbidang Politik Dalam Negeri

mempunyai tugas :
a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbidang Politik Dalam Negeri;
b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Politik Dalam Negeri;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Subbidang Politik Dalam Negeri;
e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri;
f. melaksanakan pembinan dan verifikasi bantuan partai politik berkaitan dengan partai politik, penyelenggara pemilu dan lembaga legislatif;
g. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pendidikan etika politik dan pengembangan sistem politik;
h. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam rangka fasilitasi proses penyelenggaraan Pemilu;
i. melaksanakan penyusunan data tentang jumlah dan penghimpunan laporan kegiatan Partai Politik, beserta pelaksanaan evaluasinya;
j. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi serta pengevaluasian/pelaporan berkaitan Penyelenggaraan Pemilu dan Lembaga Legislatif;
k. melaksanakan kegiatan berkaitan dengan langkah/upaya pengembangan etika politik;
l. melaksanakan fasilitasi pembentukan forum komunikasi partai politik;
m. melaksanakan pengembangan etika politik dilingkungan pemerintahan, kemasyarakatan dan segenap komponen terkait dalam rangka tumbuh dan terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis;
n. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri;
o. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
p. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

mempunyai tugas :
a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
12
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
f. melaksanakan penyusunan data tentang jumlah Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
g. melaksanakan verifikasi dan pertimbangan atas pengajuan proposal bantuan hibah pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
h. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan Lembaga Infrastruktur Politik;
i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


LINK TERKAIT